Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah menjadi perhatian publik terkait kelanjutannya di tengah pergantian kepemimpinan di Indonesia. Pertanyaan muncul mengenai apakah proyek ini akan dilanjutkan ketika ada presiden baru yang terpilih. Ketika ditanya mengenai hal ini sebagai calon presiden dari partai Koalisi PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa proyek tersebut harus dilanjutkan mengingat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Mengapa masih ada yang tidak berkomitmen? IKN telah menjadi undang-undang. Kok masih ada keraguan?” jawab Ganjar saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada hari Senin (17/7/2023).
Ganjar menyatakan bahwa ketika suatu proyek telah ditetapkan dalam undang-undang, setiap orang, termasuk presiden baru, harus mematuhinya dan melanjutkan pembangunannya. “Jika sudah menjadi undang-undang, itu adalah kewajiban bagi siapa pun. Artinya, itu harus dilaksanakan. Karena sumpah jabatan melibatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya telah ada berita mengenai perbedaan respons antara Ganjar dan calon presiden dari partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, terkait dengan IKN. Ketika ditanya mengenai IKN Nusantara oleh Ketua Apeksi dan Wali Kota Bogor, Bima Arya, Anies justru merasa heran. Ia kemudian mempertanyakan apakah ada masalah dalam pembangunan IKN.
“Kadang-kadang saya heran mengapa pertanyaan ini sering diajukan, apa ada masalah?” kata Anies dalam presentasinya di Rakernas XVI Apeksi seperti yang dilansir detikSulsel pada Kamis (13/7/2023).
Anies melanjutkan bahwa sebenarnya ada banyak masalah negara yang perlu dipertanyakan selain isu pembangunan IKN. Beberapa masalah tersebut mencakup ketersediaan pangan yang terjangkau dan subsidi BBM bagi masyarakat.
Namun, Ganjar berbeda pendapat. Jika terpilih sebagai presiden, dia berjanji akan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara. Ganjar menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara bukan hanya tentang bangunan fisik semata. Baginya, ada banyak hal yang dapat dibahas terkait IKN, seperti teknologi transportasi, polusi, dan pengelolaan sampah.
“IKN bukan hanya tentang bangunan. Kami berbicara tentang energi hijau, ekonomi biru, dan persiapan infrastruktur. Jadi, ketika kami berbicara tentang IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia,” kata Ganjar setelah menghadiri Rakernas tersebut.
IKN Nusantara adalah salah satu program yang sedang direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi. Jokowi menyatakan bahwa visi dan misi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melibatkan pembangunan IKN Nusantara. Menurut Jokowi, beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat. Separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara Jakarta menjadi kota terpadat karena segala hal terpusat di sana. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke IKN Nusantara yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.