Pengembangan Kawasan Pariwisata Menjanjikan Nilai Ekonomis

Sumber Susi Pudjiastuti on Twitter

Kawasan konservasi terkadang masih jauh dari pengembangan seperti semestinya. Kebanyakan masih takut untuk melakukan pengembangan dikarenakan wilayah itu masuk daerah konservasi, padahal seharusnya memang kawasan tersebut dikembangkan namun tetap harus melalui persetujuan pengelola kawasan konservasi tersebut.

Kawasan konservasi bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata, namun pengembangan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata haruslah benar-benar melalui perencanaan matang jangan sampai pengembangan destinasi wisata akan merusak kawasan.

Hal ini dipaparkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar), Yosmeri dalam sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di perairan Sumbar, di ruang pertemuan Kantor DKP Sumbar, Selasa dilansir dari jawapos.com.

“Sebaliknya, kawasan konservasi bisa kita jadikan icon wisata yang dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar objek khususnya,” kata Yosmeri.

Sumbar sendiri sampai saat ini memiliki kawasan konservasi seluas 337.645,95 hektare yang terbagi atas dua pengelolaan. Pertama, Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola pusat. Yaitu, Wisata Perairan Laut Pulau Pieh dan laut sekitarnya seluas 39.900 hektare.

Kemudian, 7 kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dikelola oleh Pemda Provinsi. Masing-masing, Suaka Alam Perairan Pesisir Selatan, Taman Pulai Kecil Kota Padang, kawasan konservasi Suaka Alam Perairan Padang Pariaman, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman. Kawasan konservasi perairan Agam, konservasi pesisir dan palau-pulau kecil Pasaman Barat dan Taman Wisata perairan Selat Bunga Laut Mentawai.

Untuk pemanfaatan kawasan konservasi memang sampai saat ini terus dilakukan. Hal terkecil yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bahwa pemanfaatan nantinya tidak merusak lingkungan konservasi.

Industri pariwisata di Indonesia memang saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah. Melalui Kementerian Pariwisata dan lembaga terkait pariwisata Indonesia diperkenalkan kepada Negara lain dan investorĀ  pariwisata agar mau melakukan investasi pariwisata sehingga pengembangan kawasan destinasi pariwisata di Indonesia bisa memiliki progress cepat.